PSSI dan Kebangkitan
Nasional
Oleh : Tarmudi, S.Pd *)
Kongres PSSI yang berlangsung pada tanggal 20 Mei
kemarin berlangsung ricuh dan tidak menemukan kata mufakat. Ragam argumentasi
yang bergulir tak ubahnya bola panas yang semakin membuat suasana kongres tak
bisa di katakan kondusif. Alih-alih, ketua Komite Normalisasi (KN) sekaligus
pimpinan sidang, Agum Gumelar, dengan terpaksa menghentikan jalannya kongres
dan melakukan walk out menyusul
anggotanya FX Hadi Rudiyatmo yang lebih dulu melakukan walk out. Insiden ini tentunya sangat tidak di harapkan oleh segenap
rakyat Indonesia dan pihak-pihak yang menjunjung tinggi asas demokrasi bagi
bangsa yang bermartabat.
Pemandangan seperti ini bukanlah kali pertama
terjadi. Prosesi kongres di Hotel Premier, Pekanbaru beberapa waktu lalu juga
menyisakan noda bagi PSSI. Sungguh ironis, insiden yang terjadi di Hotel Sultan
tak ubahnya seperti representasi dari dua sisi mata uang. Di satu sisi
perjuangan keras pasukan garuda yang patut mendapatkan apresiasi. Mereka bahkan
di tempa dengan porsi latihan yang ekstra ketat. Di didik ala militer perang.
Disinilah karakteristik nasionalisme di uji. Di sisi lain, realitas yang
terjadi selama kongres sedikit banyak mengindikasikan wajah dan karakteristik
elit politik kita yang masih cenderung mengedepankan kepentingan kelompok di atas
kepentingan bersama. Sehingga out put yang
di hasilkan pun bukan untuk kemaslahatan bersama. Tindakan ego sentrik para
elit politik menoreh noktah dan catatan buruk bagi PSSI khususnya dan Bangsa
Indonesia pada umumnya.
Berbicara dalam konteks hukum, legalitas dan
eksistensi PSSI tentunya tak lepas dari struktur FIFA sebagai induk resmi
persepakbolaan dunia. Terkait hajat kongres PSSI kemarin, FIFA secara resmi
menunjuk Agum Gumelar sebagai ketua KN sekaligus figur yang di anggap cakap
memimpin jalannya kongres. Statement dari beberapa komponen kongres yang
menanyakan kapasitas Agum yang mengetuk palu dan menghentikan jalannya kongres
seyogyanya harus di sikapi dari perspektif dan ranah hukum formal. Tentunya
elit politik kita harus lebih cerdas dan santun dalam berdemokrasi. Seperti
yang sudah di klaim pihak FIFA melalui
rapat Komite Darurat FIFA, empat kandidat yang di nyatakan gagal verifikasi
calon ketua umum PSSI bukan tanpa alasan. Rasionalisasinya sudah di
publikasikan berkali-kali. Sehingga timbul keanehan jika kemudian dalam
kongres, pertanyaan seperti ini terus mencuat di permukaan. Lucunya, permintaan
kelompok tertentu untuk mendengarkan presentasi Komding (Komite Banding) sudah
jelas bukan agenda kongres, sehingga penegasan Agum sebetulnya sudah bijaksana
dan proporsional. Namun itulah wajah Indonesia. Selalu ada bahan dan “amunisi”
untuk melakukan tindakan provokatif, cenderung tabu untuk mengalah demi
kebaikan.
Saya sangat sependapat dengan win-win solution yang di lontarkan oleh mantan Menpora, Adyaksa
Dault dalam sebuah forum diskusi. Menyikapi insiden di hotel Sultan, pemerintah
dan stake holder harus “turun gunung” untuk segera menyelesaikan kemelut dalam
kongres PSSI. Dalam hal ini Menpora, Andi Malarangeng adalah pengambil
kebijakan yang berkepentingan untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi. Hemat
saya, ada beberapa point solusi yang bisa di jadikan bahan pertimbangan :
1. Menpora
harus reaktif melakukan pemanggilan beberapa kelompok tertentu yang di anggap
terlibat dalam memprovokasi kericuhan. Langkah selanjutnya proses mediasi
dengan pihak KN. Kata mufakat harus segera tergulir agar kemelut tidak
berkepanjangan dan merugikan semua pihak.
2. Pemerintah
dan stake holder melakukan negoisasi dengan pihak FIFA untuk meminta dispensasi
perpanjangan masa kongres sampai kondisi bisa di netralisir.
3. Oknum-oknum
yang berpotensi memperkeruh prosesi kongres harus di ambil tindakan tegas. Bila
perlu di keluarkan dari forum demi keberlangsungan kongres.
Patut
kiranya kita menghargai kerja keras dari KN yang berusaha untuk mengedepankan
asas demokrasi yang bermartabat. Jangan menodainya dengan muatan-muatan politis
yang hanya menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan banyak pihak.
Bayangkan, jika sampai kemelut PSSI berbuntut panjang, maka lengkap sudah
keburukan citra Indonesia di mata dunia
internasional. Indikasi buruknya, insiden kongres bisa di jadikan representasi
dari kultur dan karakteristik bangsa Indonesia. Belum lagi kerugian moral yang
di derita oleh insan-insan persepakbolaan tanah air. Jangan-jangan mereka akan
phobia dengan dunia sepak bola.
Konsekwensi
buruk yang bisa saja terjadi jika kongres PSSI pecah di ujung tanduk. Maka FIFA
akan mencoret Indonesia dalam daftar keanggotaan dan otomatis tidak punya
“tiket” untuk ikut meramaikan ajang SEA GAMES nanti. Tinggal kita memilih, mau
“merumput” dalam ajang bergengsi di kancah internasional, ataukah “merumput” di
halaman rumah sendiri?.
Kebangkitan Nasional?
Menilik
jadwal kongres PSSI yang bertepatan dengan hari bersejarah kebangkitan nasional
20 Mei, tidak berlebihan jika makna hakiki dan nilai-nilai mulia para pahlawan
bangsa menjadi inspirasi positif dan
mampu merekonstruksi pemikiran para elit kongres. Sungguh sangat ironis jika
kemudian stigma yang timbul justru bukanlah kebangkitan nasional, tapi
kebangkrutan nasional. Kebangkrutan dalam pengertian demokrasi yang semakin
tidak menemukan khittah-nya.
Demokrasi yang kian terusir dari nurani elit politik bangsa ini. Semoga
generasi muda yang merekam pemandangan ini tidak terjangkit virus pesimisme,
walaupun realitasnya mereka akan bertanya “Seperti itukah wajah-wajah suram
pemimpin yang sedang memimpin kita?”.
*) Mantan Pimred Fenomena dan alumni UNISMA
Malang,
tinggal di Indramayu
